INFORMASI PUBLIK

Majalah internal Divisi Regional Janten (DADALI) kini telah tersedia dan dapat di download dengan format PDF

PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JABAR & BANTEN

  • Menuju Kehumasan Perum Perhutani Divisi Regional Janten Yang Handal
  • Rapat kepengurusan Pramuka Sakawanabakti (Munuju generasi muda yang mulia)
  • Apel siaga pengamanan hutan dan kesemaptaan Divisi Regional Jawa Barat & Banten tahun 2014
  • Kegiatan persemaian bibit pohon guna reboisasi
  • Kegiatan Penanaman Pohon guna Reboisasi dan rehabilitasi lahan
  • Kegiatan jumpa pers bersama wartawan media cetak & elektronik se Jawa Barat

Kamis, 03 Juli 2014

Pemahaman Masyarakat Soal PHBM Masih Rendah

Purwakarta, 03 Juli 2014. Aksi blusukan kehutan yang kerap dilakukan semasa menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat, membuat Dede Yusuf memiliki pandangan sendiri soal PHBM. Adanya payung hukum mengenai PHBM, menurutnya tidak serta merta membuat penerapannya berjalan mulus. Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor penyebabnya.


Kendati sudah mengalami banyak kemajuan dari sisi payung hukumnya, dalam prakteknya sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) masih dibayangi oleh berbagai kendala. Inilah yang menyebabkan manisnya manfaat PHBM belum bisa dinikmati secara merata.

Hal ini diamini mantan Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf, menurutnya agar manfaat PHBM dapat dirasakan lebih luas lagi pemahaman masyarakat tentang PHBM perlu terus ditingkatkan. Hal ini penting agar masyarakat selain memahami hak dan kewajibannya, juga tahu apa yang cocok untuk dikelola dihutan.

"Informasi dan edukasi bagaimana mengelola hutan yang baik, jadi tidak coba-coba untuk menanam sesuatu,' jelas Dede kepada Dadali usai acara pelepasan purnatugas Kepala Divisi Regional Jabar Banten Dadang Hendaris beberapa waktu lalu.

Dari sisi sosial, Dede menjelaskan PHBM adalah solusi jalan tengah pengelolaan hutan, dimana hutan dapat tetap terjaga dan masyarakat dapat mengelola lahan hutan.

''Di wilayah Jabar-Banten terdapat 1.400 desa-desa yang ada dilingkungan hutan, kalau masyarakat tidak bisa berproduksi dilahan hutan lindung ini akan menimbulkan gesekan sosial. Jadi PHBM ini win-win solution,'' tegasnya.

Membangun pemahaman tentang PHBM tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Apalagi PHBM bukanlah satu skema pengelolaan hutan yang bisa secara instan dirasakan manfaatnya.

Komunikasi lintas sektor menjadi cara ampuh untuk mengajak masyarakat melek soal PHBM. Seperti yang dilakukan KPH Purwakarta misalnya. KPH yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Purwakarta< karawang dan subang ini telaten melakukan komunikasi soal PHBM dengan pihak Pemerintah Daerah, LSM dan tokoh masyarakat.

" Jadi di Purwakarta ini semua ikut mendorong PHBM, baik Pemkabnya, LSM dan tokoh masyarakat terlibat mensosialisasikan PHBM. Disini PHBM berjalan kondusif. Dan kalau ada gesekan atau masalah bisa cepat dikendalikan karena kita selalu berkoordinasi baik dengan Pemkab maupun Dinas Kehutanan," kata Dadang Kusmana Kaur Hugra KPH Purwakarta. 

2 komentar:

  1. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kepada Anonim : Sampai dengan saat ini kami dari fihak Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat & Banten tetap terus melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman-pemahaman mengenai PHBM kepada masyarakat melalui Biro terkait.

      Hapus